PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

1.    Pengertian Ideologi secara umum makna ideologi bagi suatu negara.

Secara Etimologi: Ideologi berasal dari bahasa Yunani dan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu edios yang artinya gagasan atau konsep dan logos yang berarti ilmu. Yaitu apabila digabungkan artinya menjadi ilmu yang berpedoman pada gagasan.

Secara Substansial, Definisi ideologi  adalah pedoman normative yang dipakai oleh seluruh kelompok sebagai dasar cita-cita, nilai dasar dan keyakinan yang dijunjung tinggi.

Pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang berorientasi pada tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya bidang kehidupan politik, hukum, pertahanan dan kemanan, sosial budaya, serta di dalam bidang keagamaan.

2.    Pengertian Macam-macam Ideologi

2.1  Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup

Pengertian Ideologi Terbuka

Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya. Ciri khas dari ideologi terbuka adalah menerima adanya reformasi.

Pengertiaan Ideologi Tertutup

Nilai-nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran individu atau kelompok yang berkuasa dan masyarakat berkorban demi ideologinya. Ciri khas dari Ideologi  tertutup adalah menolak reformasi.

Aspek ideologi terbuka dalam lingkup hubungan rakyat dan penguasa

 Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengembangan amanah rakyat.

Aspek ideologi tertutup dalam lingkup hubungan rakyat dan penguasa

Masyarakat harus taat kepada ideologi elite penguasa dan totaliter.

2.2  Ideologi Partikuler dan Ideologi Komprehensif

Menurut Karl Manheim yang beraliran Mark secara sosiologis  ideologi dibedakan menjadi dua yaitu ideologi yang bersifat partikular dan ideologi yang bersifat komprehensif.

Pengertian dari Ideologi Partikular

Nilai-nilai dan cita-cita merupakan suatu keyakinan-keyakinan yanng tersusun secara sistematis dan berkaitan erat dengan kepentingan kelas sosial tertentu.

Pengertian dari Ideologi Komprehensif

Mengakomodasikan  nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat menyeluruh tanpa berpihak pada golongan tertentu atau melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu.

Aspek ideologi partikular dalam lingkup hubungan rakyat dan penguasa

Negara komunis membela kaum proletar dan negara liberal membela kebebasan individu.

Aspek ideologi komprehensif dalam lingkup hubungan rakyat dan penguasa

Negara mengakomodasi berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat majemuk seperti Indonesia dengan ideologi pancasila.

3.    Peranan Ideologi Terhadap Bangsa dan Negara

3.1  Bangsa

1.    Segala macam bentuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasari pada hakikat manusia sebagai “monopluralis” yang meliputi susunan kodrat manusia, jiwa dan raga, sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan YME.

2.    Dalam bidang politik negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai Individu (makhluk sosial) yang terjelma sebagai masyarakat. Dalam pengertian lain pengembangan politik harus mendasarkan diri pada moralitas seperti yang tertuang dalam Pancasila.

3.    Dalam bidang ekonomi, pemerintah harus terus mendorong sistem perekonomian Indonesia yang mendasarkan diri pada moralitas humanistik berbasis ekonomi yang berkemanusiaan. (ekonomi kerakyatan), yang tidak hanya mendasarkan pada pada mengejar pertumbuhan saja melainkan juga mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa.

4.    Pengembangan IPTEK harus mendasarkan pada sila pertama yang coba mengimplemasikan ilmu pengetahuan, mencipta, serta perimbangan antara rasional dan tidak rasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Jadi pengembangan IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya apakah merugikan manusia dan lingkungan. Tidak hanya itu, pengambangan IPTEK juga harus beradab karena IPTEK adalah hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral.

3.2  Pemerintah (Negara)

1.        Dalam bidang sosial budaya, masyarakat mendasarkan ke lokalitasannya sebagai bagian terintegrasi dengan Pancasila. Hal ini harus berkesesuaian dengan etika pancasila yang bersifat humanistik. Artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pancasila harus dijadikan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya.

2.        Dalam kehidupan beragama, masyarakat mengembangkan suatu suasana bermasyarakat ke arah terciptanya kehidupan bersama yang penuh toleransi, dan saling menghargai. Agar konflik-konflik yang berdasar pada agama dapat diredam dengan baik.